Pendampingan Manajemen Administrasi Pemerintahan Kampung Berbasis Kebutuhan Lokal di Kampung Kuluakma Kabupaten Jayawijaya
Main Article Content
Abstract
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kampung Kuluakma secara administratif terletak di Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman aparatur kampung terhadap manajemen administrasi, belum tertatanya sistem administrasi pemerintahan, serta rendahnya pemanfaatan administrasi sebagai instrumen pendukung pelayanan publik. Metode pelaksanaan PKM menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan lokal, sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, serta evaluasi kegiatan. Pendampingan difokuskan pada penguatan manajemen administrasi pemerintahan kampung yang meliputi administrasi surat-menyurat, pencatatan kegiatan pemerintahan, dan administrasi pelayanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur kampung dalam mengelola administrasi pemerintahan secara lebih tertib dan sistematis. Selain itu, kegiatan pendampingan ini mendorong terbentuknya praktik administrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan administrasi pemerintahan kampung yang berkelanjutan dan dapat direplikasi pada kampung lain dengan karakteristik serupa.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Hadi, S., & Wahyudi, A. (2019). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 123–134.
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 45–58.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme.
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).