Analisis Implementasi Mekanisme Penerbitan SP2D Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Pada BPJN Sulut
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Pengelolaan keuangan negara memerlukan mekanisme pelaksanaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel agar realisasi program pemerintah dapat berjalan sesuai target. Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan anggaran adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), karena proses ini menentukan kelancaran pencairan dana untuk mendukung kegiatan operasional maupun proyek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mekanisme penerbitan SP2D serta implikasinya terhadap pengelolaan anggaran belanja pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan SP2D pada BPJN Sulawesi Utara secara umum telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi dokumen, penggunaan aplikasi SAKTI, hingga penerbitan SP2D oleh KPPN. Implementasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa kesalahan administratif, keterlambatan dokumen, gangguan sistem, serta koordinasi yang belum optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran secara lebih optimal.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
14.+Andi+Aswad,+Masdar+Mas’ud,+Sylvia+1001-1015. (n.d.).
Adiyanti, A., Abidin, Z., & Ramadhan, S. (2025). Evaluasi Penerapan SIPD Dalam Penatausahaan Keuangan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. In Jurnal Professional (Vol. 12, Number 2).
Adyanto, Manossoh, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 233–250. https://doi.org/10.58784/rapi.179
As, M. (2025). Analisis Efektifitas Penerbitan SP2D pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah. In Jurnal Akuntansi Terapan (Vol. 6, Number 2). http://ojs.stiami.ac.id
B. Standar Proses Pembelajaran. (n.d.).
BAB II. (n.d.).
Fahmi, M., Manajemen, A., Keimigrasian, T., & Imigrasi, P. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi: Studi Literatur Analysis Of Information System Implementation: Literature Review. In JTSI (Vol. 5, Number 1).
Farida, A. S., Riwayanti, J., Muhtaz, E. A., Muhafidin, D., & Buchori, A. (2025). Value for Money Analysis of Bandung City Goverment Financial Reports 2022-2023. KnE Social Sciences, 10(4), 78–88. https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18029
Fibriyanti S. Lakoro, & Sukrianto. (2022). Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo. MAMEN: Jurnal Manajemen, 1(3), 231–241. https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.253
Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024a). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. Owner, 8(1), 300–313. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846
Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024b). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. Owner, 8(1), 300–313. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan IV 2025. (2025). DJPB Kemenkeu.
Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (1245). SYSTEM EVALUATION AND PROCEDURE FOR ISSUANCE OF FUND DISBURSEMENT ORDER AT BITUNG CITY COOPERATIVE SERVICE. Jurnal EMBA, 9(3), 1245–1256.
Iskandar, N. I., Yulisuman, & Nela Safelia. (2025). Pengaruh SIPD dan E-Procurement Terhadap Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Good Governance sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Pemerintah Kota Jambi). Journal of Innovation in Management, Accounting and Business, 4(3), 575–586. https://doi.org/10.56916/jimab.v4i3.2608
JAPA_JURNAL+DAFFA_2025. (n.d.).
jdihkemenkeugoid. (2023). Peraturan Menteri Keuanganan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Juliyanti, W., & Ditasari, R. A. (2025). Does E-Government Maturity Enhance Transparency and Public Accountability in Local Government Finance? (An Empirical Study on Regency Governments in Indonesia 2020–2022. Jesya, 8(2), 1620–1439. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2146
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
Kristian, I., Jenderal, U., Yani, A., & Bandung Indonesia, C. (2023). KEBIJAKAN PUBLIK DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. In Jurnal Ilmu Sosial (Vol. 21, Number 2). http://jurnaldialektika.com/
Luqman Nuryana, M., Arifudin, O., Uin, S., Gunung, D., & Bandung, I. (2024). IMPLEMENTASI DAN TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI ERA DIGITAL. In Jurnal Tahsinia (Vol. 5, Number 9).
Mauliva, F., & Manggalou, S. (2024). Implementasi Kebijakan Durasi Penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1 Periode Triwulan IV Tahun 2023. Prediksi (Vol. 23, Number 1). https://narasi.tv
Mujayadi, E., Susanto, A., Asakdiyah, S., & Faktor -Faktor yang Berpengaruh terhadap Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, A. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.
Najoan, V. F., Budiarso, N. S., & Kapojos, P. M. (2025). Evaluasi penerapan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 3(2), 644–654. https://doi.org/10.58784/rapi.424
Nirwana. (n.d.). Digital Transformation of Public Sector Accounting: A Literature Review on Technology Adoption in Government Financial Reporting. Retrieved https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoiceVolume
Nugrahanto, A. M., Diklat, B., Manado, K., Maramis, J. A., Bawah, P., Mapanget, K., & Manado, K. (n.d.). NILAI KINERJA ANGGARAN SEBAGAI TOLAK UKUR PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MANADO.
Ode Abdul Musawir, L., Muslimin, K., & Ode Ahmad Darwin, L. (2025). Dinamika Komunikasi Organisasi Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Era Digitalisasi. Journal of Media and Communication, 2(2).
PERMENKEU RI 107, 2024. (n.d.).
Prihandono, G., & Amir, M. T. (n.d.). Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Organisasi dan Daya Saing Perusahaan.
Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1
Romdoniyah, F. F., Aripudin, O., & Islam, M. P. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EDUCATION MANGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS) DI SEKSI PD. PONTREN PADA KEMENAG KOTA BANDUNG. In Jurnal Tahsinia (Vol. 5, Number 6).
Sambali, E. B., Tinangon, J. J., & Lintong, D. N. (2024). Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis, 2(2), 241–255. https://doi.org/10.58784/ramp.228
SEMINAR NASIONAL PERBANAS INSTITUTE "Environmental, Social, Governance (ESG) Investment Social. (n.d.).
Suryanto, S., & Dai, R. R. M. (2025). Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 13(1), 96–110. https://doi.org/10.34010/hnta2869
Sutmasa, Y. G. (n.d.). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. In JURNAL CAKRAWARTI.
“THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE AGENCY-LEVEL FINANCIAL APPLICATION SYSTEM (SAKTI), REGULATORY COMPLIANCE AND COMPETENCE ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY” (Survey on Regional Work Unit of State Treasury Service Office Palu). (n.d.).
Tjoanto, A. K., & Tambunan, M. (2022). Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 9(02), 237–248. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20
Umi+Nur+Fryda+Kusli+Rochmah+2764. (n.d.).
Utami, I., Yoesgiantoro, D., & Sasongko, N. A. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KENDARAAN LISTRIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL IMPLEMENTATION OF BATTERY-BASED ELECTRIC MOTOR VEHICLE POLICIES TO SUPPORT NATIONAL ENERGY SECURITY.
Yusuf Maolani, D., Siti Nuraeni, A., Dellyani, A., Fikry Al Huda, E., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. In Jurnal Ilmu Sosial (Vol. 21, Number 2). http://jurnaldialektika.com/