Implementasi Restorative Justice Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Purworejo Dalam Perspektif HAM

Abstract

Penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Konsep ini menjadi dasar pembaruan hukum pidana anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Purworejo serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian dua putusan PN Purworejo, yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015 tentang pencabulan dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2015 tentang penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diversi pada kedua perkara telah berjalan sesuai ketentuan, namun faktor keberhasilannya berbeda: dukungan keluarga dan kesiapan emosional korban pada kasus pencabulan, serta peran aktif hakim dan pembimbing kemasyarakatan pada kasus penganiayaan. Dari perspektif HAM, penerapan restorative justice di PN Purworejo telah mencerminkan prinsip the best interest of the child, meski masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial. Karena itu, dibutuhkan pengawasan pasca-diversi, dukungan psikologis, dan edukasi publik untuk memperkuat pelaksanaan restorative justice yang berkeadilan bagi anak dan korban.