Ancaman Penyalahgunaan Bahan Kimia Klorin Sebagai Senjata Kimia Terhadap Human Security di Indonesia
Main Article Content
Abstract
Dalam beberapa tahun terakhir, potensi penyalahgunaan bahan kimia, khususnya klorin, sebagai senjata kimia telah menjadi isu global yang mendesak. Klorin, yang umum digunakan dalam industri dan pengolahan air, memiliki sifat berbahaya yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal dan teroris untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap manusia dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ancaman dari penyalahgunaan bahan kimia klorin yang dijadikan sebagai senjata kimia dari sudut pandang intelijen serta peranannya dalam mencegah dan mendeteksi ancaman penyalahgunaan bahan kimia klorin yang dapat dijadikan sebagai senjata kimia di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif manusia. Data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen, serta berbagai literatur dari buku dan jurnal yang terkait dengan masalah penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan klorin sebagai senjata kimia di Indonesia tergolong tinggi, dengan nilai koefisien ancaman sebesar 18 dan koefisien kerentanan sebesar 12, yang menunjukkan adanya risiko signifikan terhadap keamanan nasional. Denagn demkian, perlu peningkatan regulasi dan kesadaran publik untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia klorin dan melindungi keamanan manusia di Indonesia.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
[1] Ananda, A. R. R., dan Kusniati, R. (2022). Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah Menurut The Chemical Weapon Convention 1993. Uti Possidetis: Journal Of International Law, 3(1), 83–114
[2] Samekto, F. A. (2017). Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Peperangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 19(6), 581
[3] Irmawan Effendi. (2010). Cluster Bombs Dan Teori Just War: Perlindungan Sipil Dalam Kondisi Perang. Jurnal Isip, Vol. Ix(No. 1), 19–25
[4] Nurbani, E. S. (2017). Perkembangan Teknologi Senjata Dan Prinsip Proporsionalitas. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 5(1), 13
[5] Agung, S. (2021). Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme. Journal Of Terrorism Studies, 3(2)
[6] Council, S. (2016). Organization For The Prohibition Of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism Addressed To The Secretary- General (Vol. 2, Issue 1)
[7] Yohanes, G. (2020). Strategi Pencegahan Serangan Teroris Di Indonesiamenggunakan Weapons Mass Destruction (Wmd) Oleh Polri,Bnpt, Bapeten, Tni, Bnpb Dan Kemenperin. Journal Of Terrorism Studies, 2(1)
[8] Steffy. (2014). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah. Sumatera Journal Of International Law, 1–20
[9] Bakti, I. N. (2018). Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru. Andi
[10] Walters, D. B., Ho, P., & Hardesty, J. (2015). Safety, Security and Dual-Use Chemicals. Journal of Chemical Health and Safety
[11] Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Grasindo
[12] Pradono, J., Soerachman, R., Kusumawardani, N., & Kasnodihardjo. (2018). Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (ed.); 1st ed.). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB)
[13] Prunckun, H. (2014). Scientific Methods Of Inquiry For Inteligence Analys. Jurnal Sains Dan Seni Its, 6(1), 51–66
[14] Weizhong, Y., Yajia, L., Qiao, S., Jinfeng, W., & Zhongjie, L. (2017). Early Warning for Infectious Disease Outbreak, Theory and Practice. Retrieved from Science Direct
[15] National Public Health Partnership. (2006). Public Health Classifications Project Phase One: Final Report. Australia: National Public Health Partnership
[16] UNDP. (1994). Human Development Reports 1994. In B. Ross-Larson, A. Strong, K. Bieler, J. Peabody, E. Hanlon, D. Sinmao, dan M. Bock (Eds.), A Concise Encyclopedia Of The United Nations. Oxford University Press
[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara