Problematika Penetapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Representasi Politik yang Adil

Abstract

Pemilihan umum merupakan perwujudan konkret dari kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi, salah satu elemen pentingnya adalah mekanisme representasi politik yang dijalankan melalui sistem proporsional terbuka sebagaimana tercantum pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Walaupun dimaksudkan untuk memperluas partisipasi rakyat, sistem ini menghadirkan beragam persoalan, terutama dalam hal keadilan representasi serta berkurangnya efektivitas partai politik sebagai pilar demokrasi. Penerapan sistem proporsional terbuka sering dianggap telah mengalihkan arah pemilu dari perjuangan ideologis partai menuju kompetisi personal antarcalon dalam partai yang sama, sehingga melemahkan fungsi partai sebagai sarana kaderisasi dan pendidikan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana sistem proporsional terbuka berpengaruh terhadap kualitas representasi politik dan penerapan prinsip keadilan dalam pemilu. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara representasi partai dan calon legislatif serta menurunkan akuntabilitas politik terhadap pemilih. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi konstitusional agar pelaksanaan sistem pemilu tetap menjunjung asas keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.