Implementasi Good governance dalam Pelayanan Publik di Pulau Doom Sorong
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pulau Doom, Kota Sorong. Fokus kajian mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta responsivitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada warga. Pulau Doom sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik, sehingga menuntut model tata kelola yang adaptif dan inklusif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen terkait pelayanan publik di tingkat kelurahan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip good governance diterapkan serta hambatan yang dihadapi aparat pemerintah setempat. Temuan menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi yang belum efektif, dan akses informasi publik yang kurang optimal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi good governance di Pulau Doom belum sepenuhnya optimal meskipun terdapat kemajuan pada aspek partisipasi masyarakat dan transparansi layanan dasar. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan akses layanan, serta sistem komunikasi publik yang lebih efektif untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan pelayanan publik di wilayah kepulauan, khususnya dalam konteks administrasi negara di Kota Sorong
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Bovaird, T., & Loeffler, E. (2016). Public management and governance (3rd ed.). Routledge.
Creswell, J. W., & Poth, C. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). Routledge.
Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
Effendi, M., & Raharjo, S. (2019). Digitalisasi pelayanan publik di daerah terpencil: Tantangan dan strategi implementasi. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 145–160.
Fung, A. (2016). Empowered participation: Reinventing urban democracy. Princeton University Press.
Kettunen, P., & Kallio, J. (2020). Accountability in public administration: A multi-perspective approach. International Journal of Public Sector Management, 33(4), 437–453. https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2019-0306
Maryam, N. (2016). Reformasi pelayanan publik dan penerapan prinsip good governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 22–33.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Mulyadi, N. (2020). Governance challenges in Indonesian archipelagic regions: Lessons from remote islands. Journal of Public Administration Studies, 5(1), 33–47.
Osborne, S. P. (2018). Public service logic: Creating value through public service delivery. Routledge.
Putnam, R. D. (2015). Our kids: The American dream in crisis. Simon & Schuster.
Rahmawati, L. (2022). Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan multikultural. Jurnal Administrasi dan Pembangunan, 9(3), 112–124.
Suhartono, T. (2018). Administrasi publik di wilayah kepulauan: Isu, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 56–68.
Suryani, E. (2021). Implementasi e-government di wilayah kepulauan: Studi kasus Maluku Utara. Jurnal Transformasi Administrasi, 8(1), 77–89.