Tantangan Pemerintahan Daerah dalam Kerja Sama Antar Daerah: Kasus Pembatalan PKS Sampah Tangerang Selatan-Pandeglang

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah antara Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak, dengan fokus pada polemik rencana pemindahan sebagian timbulan sampah ke Desa Bangkonol. Latar belakang penelitian muncul dari meningkatnya produksi sampah di wilayah perkotaan, keterbatasan kapasitas TPA Cipeucang, serta resistensi masyarakat Bangkonol terhadap kemungkinan penambahan beban lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor sosial, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kerja sama antardaerah, serta bagaimana persepsi dan tekanan masyarakat lokal membentuk arah kebijakan pemerintah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemberitaan media, serta temuan lapangan terkait respons masyarakat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi warga yang diwujudkan melalui aksi protes, mobilisasi tokoh masyarakat, serta tekanan politik lokal menjadi faktor utama yang menghambat implementasi kerja sama. Selain itu, kurangnya komunikasi publik dan minimnya mekanisme partisipatif memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif yang sensitif terhadap konteks sosial lokal, serta menunjukkan bahwa legitimasi publik merupakan prasyarat utama keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah lintas wilayah.