Transformasi Pelayanan Publik Digital Pemerintah dalam Pengawasan Notaris di Indonesia

Main Article Content

Ronald S. Lumbuun

Abstract

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi strategi pengawasan daerah Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik digital pemerintah dalam pengawasan daerah Notaris di Indonesia dengan menggunakan pendekatan dimensi kualitas pelayanan publik, meliputi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teori pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik digital pemerintah dalam pengawasan daerah Notaris telah mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi dan website yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Dari sisi keandalan dan daya tanggap, sistem digital dinilai mampu menyediakan informasi yang konsisten dan responsif, sehingga meningkatkan kepercayaan Notaris terhadap mekanisme pengawasan. Aspek jaminan tercermin dalam kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan data yang sejalan dengan kerangka regulasi kenotariatan di Indonesia. Sementara itu, dimensi empati menunjukkan bahwa pelayanan publik digital tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pembinaan, keadilan prosedural, dan pemenuhan kebutuhan profesional Notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan publik digital dalam pengawasan daerah Notaris berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkeadilan, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemerataan literasi digital untuk optimalisasi ke depan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lumbuun, R. S. (2026). Transformasi Pelayanan Publik Digital Pemerintah dalam Pengawasan Notaris di Indonesia. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(2), 2559–2571. https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15130
Section
Articles

References

Adjie, H. (2008). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. PT. Refika Aditama.

Afriana, W., Susetiyana, H., Maharani, O., & Azis, H. A. (2020). E-Government Effectiveness in Combating. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(01), 28–42.

Andriani, H., Ericson, S. Y., Putra, E. P. M., & Prasetyo, D. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 93–100.

Arum, A. K., & Huseini, M. (2025). Public Service Innovation Based on Artificial Intelligence Technology in the Protection of Citizens Abroad: A Comparative Study of Indonesia and Singapore. Publik, 14(1), 133–150.

Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. (2019). Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals. Research Policy, 48(3), 789–798. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001

Cinar, E., Akif, M., Coskun, A., & Simms, C. (2024). Public sector innovation in a city state: exploring innovation types and national context in Singapore. Research Policy, 53(2), 104915. https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104915

Fadhilla, P. (2012). New Public Governance. UB Press.

Hadirman, W., Munandar, A., & Hs, S. (2025). Studi Komparatif Kewenangan Notaris Indonesia Dan Notaris Turki Dalam Pembuatan Akta Autentik. 40(1), 23–36.

Hayuningtyas, H. Y., Marsofiyanti, Terrylina, & Monoarfa, A. (2023). Analisis pelaksanaan pelayanan publik. JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 21(1), 31–39.

Hidayat, M. R. R., & Wenggi, I. R. (2022). Kualitas pelayanan publik melalui media sosial (Studi Pada Akun Twitter @DKIJakarta). Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2), 233–246.

Iqbal, M., & Mirza, T. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sektor Pelayanan Kependudukan. Resiliensi Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Global, 62–68.

Irfan, B., & Anirwan. (2023). Pelayanan publik era digital: studi literatur. Indonesian Journal of Intelectual Publication, 4(1), 23–31.

Kuntjoro, N. (2016). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. Lex Renaissance, 2(1), 201–215.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, & Nasution, F. A. (2022). Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. Jurnal Notarius, 1(2), 173–181.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. The Journal of Marketing, 49(4), 41–50. https://doi.org/10.2307/1251430

Pasya, A., & Wibowo, P. (2022). Analisis Peran Serta Teknologi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Kepada Narapidana Di Era Disrupsi Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan …, 10(1), 462–468. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46952%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46952/21802

Pratiwi, P. A., & Arbayah, S. (2021). Daya tanggap pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan dikantor kecamatan tanta kabupaten tabalong. Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 4(2), 1556–1569.

Riski, M., & Marianata, A. (2024). Peran Calo Ilegal Dalam Proses Pengurusan Administrasi Di Kantor Samsat Kota Bengkulu. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2(1), 619–622.

Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. Notaire, 8(1), 123–140. https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806

Sahabuddin, C., Muliaty, M., Farida, U., Hasbi, & Yusriadi, Y. (2019). Administration of post-reformation decentralization government. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(3), 7631–7634. https://doi.org/10.35940/ijrte.C6182.098319

Saragih, D. M., & Silviana, A. (2024). Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat. Notarius, 17(1), 111–126.

Sejati, H., & Achyar, M. (2022). The Human-Right Based Public Service Organizing at the Department of Archives and Libraries in Central Java Province. International Journal of Health Sciences, 6(S4), 339–350.

Woro, S. J., & Supriyanto, S. (2013). Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process. Bisnis & Birokrasi Journal, 20(1), 1–8. https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1865

www.komdigi.go.id. (2023). Pemerintah Kebut Digitalisasi Pelayanan Publik. Www.Komdigi.Go.Id. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/pemerintah-kebut-digitalisasi-layanan-publik

Yusof, N. A. M., Rafee, S. A., Ishak, A. A., Razali, M. R., & Saimy, I. S. (2022). Challenges and Barriers in Public Services Innovations in Malaysia. STI Policy and Management, 7(1), 47–61. https://doi.org/10.14203/STIPM.2021.326

Zuiderwijk, A., Chen, Y.-C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. Government Information Quarterly, 38(3), 101577. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101577