Pertanggungjawaban Kurator dalam Pengurusan Kepailitan yang Mengedepankan Prinsip Independen Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki peran sentral dalam mengurus dan membereskan harta pailit sejak putusan pailit dijatuhkan hingga proses kepailitan berakhir. Dalam pelaksanaannya, kurator dituntut untuk bertindak secara profesional, objektif, dan independen karena setiap tindakan yang diambil memiliki konsekuensi hukum bagi debitor dan kreditor. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan potensi konflik kepentingan, perbedaan penafsiran kewenangan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan yang dapat memengaruhi akuntabilitas kurator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kurator dalam pengurusan kepailitan serta menelaah urgensi penerapan prinsip independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkuat dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan praktisi kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip independensi yang konsisten serta penguatan sistem pengawasan terhadap kinerja kurator menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak dalam proses kepailitan.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ababil, Muhammad Afghan. 2025. “Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan.” 38–53.
Agustina, Niken Laras. 2019. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.” Pps. Uin Maliki Malang 1(1):Hlm.1-9.
Amini, Fitria. 2024. “Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailit Oleh Pengadilan Niaga.” Jurnal Thengkyang 9(2):Hal.182-190.
Amir Ilyas. 2012. Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.
Asidiq, Bagus Abdulloh, Ngudi Waluyo, Hani Irhamdessetya, And Universitas Ngudi Waluyo. 2024. “Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 2 September 2024 Analisis Teori Keadilan Mengenai Pencabutan Presidential Threshold Di Indonesia Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 2 September 2024.” 3(2):130–34.
Astiti, Sriti Hesti. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan.” Yuridika 31(3 Se-Criminal Law):440–73. Doi:10.20473/Ydk.V31i3.4794.
Damanhuri Fattah. 2013. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.” Jurnal Tapis 9(2):32–314.
Dr. Jimmy Simanjuntak, Dedi Kurniadi S.H., M. H. Ketua. 2021. Kode Etik Asosiasi Dan Kurat Or Dan Pengurus Indonesia (Akpi). Vol. 1. Jakarta.
Dr. Kadar Pamuji, S.H., Et Al. 2023. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara.
Evia, Zezen, R. Ery Wibowo Santoso, And Nurcahyono Nurcahyono. 2022. “Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit.” Jurnal Akuntansi Dan Governance 2(2):Hlm.141. Doi:10.24853/Jago.2.2.141-149.
Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes. 2021. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9(1):Hlm.123-134. Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpp.
Hendra Wijaya, Indra Yuliawan, Adhi Budi Susilo. 2004. “Aspek Hukum Kepailitan Dalam Hukum Positif.” Adil Infdonesia Jornal 5(2):118–25.
Herlina Et.Al. 2022. “Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 3(2):Hlm.1-14.
Imaduddin, Haidar. 2020. “Persepsi Dan Preferensi Pengunjung Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.” Skripsi Ftik Perencanaan Dan Wilayah Kota 19–53.
K .Jasmine. 2014. “Tanggung Jawab Hukum.” 8–35.
Kartoningrat, R. Besse, Peter M. Marzuki, And M. Hadi Shubhan. 2021. “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.” Rechtidee 16(1):37–64.
Kelsen, H. 1999. General Theory Of Law And State. Lawbook Exchange.
Kukus, F. M. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan.” Lex Privatum 3(2):Hal.146-153.
Lisa, Et. A. 2025. “Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit Selama Dilakukannya Pengurusan.” Jurnal Media Informatika 6(6):Hal.2929-2933.
Maharani, Rosdiana, Elisatris Gultom, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, And Konflik Kepentingan. 2025. “Efektivitas Regulasi Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Kepentingan Kurator Dalam Proses Kepailitan Di Indonesia.” 13(10).
Mamangkey, Rudy. 2015. “Fungsi Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit.” Lex Et Societatis 3(2):125.
Mantili, Rai, And Putu Eka Trisna Dewi. 2021. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.” Jurnal Aktual Justice 6(1):1–19. Doi:10.47329/Aktualjustice.V6i1.618.
Mulkan, Hasanal, And Serlika Aprita. 2023. “Pertangungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” Unes Journal Of Swara Justisia 7(1):Hlm.264-276. Https://Www.Swarajustisia.Unespadang.Ac.Id/Index.Php/Ujsj/Article/Download/326/257.
Nisya, Vivit Choirul, And Indra Yuliawan. 2023. “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum.” Indonesia Journal 4(2):10–23.
Nizwana, Yulia. 2022. “Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn. Niaga Sby).” Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas 1(2):Hal.86-101.
Novitasari, Tata Wijayanta. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Dalam Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit.” Lamlaj 1(2):Hal.192-204.
Ondang, Quantri H. 2017. “Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” Lex Et Societatis V(7):31–37.
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. 2019. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cvmaha Karya Pustaka.
Putri Hasan, Naomi Adinda, And Arief Suryono. 2020. “Pengaruh Likuiditas Perusahaan Dan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Terhadap Kepailitan Perusahaan.” Jurnal Privat Law 8(2):Hal.210. Doi:10.20961/Privat.V8i2.48411.
Raden, Muhammad, Fadly Latief, And Ashshiddiq Prawirawinata. 2025. “Kepailitan Sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang.” Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 2(4):Hlm.1-14. Https://Doi.Org/10.62383/Amandemen.V2i4.1307.
Ratnawati, Theresia Endang. 2009. “Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga Jakarta P.” Jurnal Dinamika Hukum 9(2):144–52. Doi:10.20884/1.Jdh.2009.9.2.226.
Simalango, Duarjon, Marzuki Marzuki, And Mukidi Mukidi. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Pst).” Jurnal Ilmiah Metadata 5(3):126–38. Doi:10.47652/Metadata.V5i3.398.
Simandalahi, Eli Ristiana, And Besty Habeahan. 2025. “Tanggung Jawab Kurator Atas Berkurangnya Nilai Harta Pailit (Boedel Pailit) Debitur Berdasarkan Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Media Informatika 6(2):Hlm.1250-1254. Http://Ejournal.Sisfokomtek.Org/Index.Php/Jumin%0atanggung.
Tampemawa, Stevi G. 2019. “Prosedur Dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Lex Privatum 7(6):7.
Taufik, Muhammad. 2013. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan.” Jurnal Studi Islam 19(1):43.
Veronika, Irma Roito, Arista Candra Irawati, And Hani Irhamdessetya. 2025. “Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal ‘Hoaks’ Melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative).” Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10(03):240–50.
Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia.” Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3(3):Hlm.2-9. Doi:10.59818/Jps.V3i3.1390.