Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Kota Kupang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di Kota Kupang. Metode penelitian yang di gunakan adalah normatif empiris. Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, kemudian melakukan reduksi dan kategorisasi data, serta dilanjutkan dengan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Penelitian di lakukan di Kota Kupang yaitu pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pekerja yang di PHK secara sepihak berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dalam kurun waktu tahun 2023, 2024 dan 2025.  Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja akibat Pemutusan Hubugan Kerja sepihak adalah pekerja melakukan upaya hukum melalui perundingan bipartit yaitu penyelesaian secara musyawarah antara pekerja dan perusahaan atau pengusaha. Selain perundingan bipartit, pekerja mengajukan pemenuhan hak–hak sesuai ketentuan yakni uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Diharapkan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaan wajib mematuhi peraturan perusahaan sehingga tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan dalam hal pemenuhan hak–hak pekerja, perusahaan atau pengusaha harus memberikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Kata Kunci  : Pemutusan Hubungan Kerja, Bentuk Perlindungan Hukum