Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian: Analisis Yuridis Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk

Abstract

Hak asuh anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya diberikan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam praktik peradilan terdapat putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz menurut hukum Indonesia serta menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan ekonomi, lingkungan pengasuhan, fakta persidangan, dan hasil mediasi yang dinilai lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian Putusan Nomor 447/Pdt.G/2025/PA.Bsk tidak bertentangan dengan hukum positif, melainkan merupakan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh.