Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu dalam Menggunakan Fasilitas Kepabeanan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr)

Abstract

Kepabeanan berperan penting dalam sistem perdagangan internasional Indonesia, baik sebagai instrumen pengawasan lalu lintas barang maupun sarana perlindungan keuangan negara. Luasnya wilayah pabean membuka celah bagi praktik pemberian keterangan palsu dalam dokumen kepabeanan, sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang melibatkan terdakwa Indra Irawan atas penyerahan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) palsu yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp294.672.908,00. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan tersebut, serta menilai efektivitas sanksi kurungan pengganti denda dalam menjamin pemulihan kerugian negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 103 huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara substantif sudah tepat karena seluruh unsur tindak pidana terbukti, meskipun terdapat ketidaktepatan frasa dakwaan dan penetapan denda yang melampaui ancaman maksimal undang-undang. Mekanisme kurungan pengganti dalam Pasal 110 UU Kepabeanan terbukti tidak efektif memulihkan kerugian negara karena disparitas besar antara nilai denda dan masa kurungan pengganti, sehingga diperlukan pembaruan legislasi yang lebih proporsional, termasuk pengaturan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan yang lebih efektif.