Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024)

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tindak pidana pengalihan objek jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia, dengan membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan pengalihan objek jaminan Fiducia dalam perspektif hukum pidana, serta implementasi Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dalam kedua putusan tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fiducia telah mengatur secara tegas larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis. Namun, dalam implementasinya terdapat perbedaan fundamental antara kedua putusan: Pengadilan Negeri Sukabumi membebaskan terdakwa karena unsur kesengajaan dinilai tidak terbukti, sedangkan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa bersalah dengan menerapkan standar dolus eventualis dan asas lex specialis derogat legi generali. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori pertanggungjawaban pidana Moeljatno, Putusan Mahkamah Agung dinilai lebih unggul karena memberikan kepastian hukum, keadilan berimbang, dan efek jera bagi stabilitas sistem pembiayaan nasional. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan pedoman pemidanaan yang seragam serta penguatan sistem pendaftaran Fiducia berbasis teknologi digital.