Menata Laut Untuk Siapa? Rezim Penataan Ruang Laut dan Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Negara Kepulauan

Abstract

Laut dalam negara kepulauan adalah ruang sosial yang sarat relasi kuasa. Penelitian ini menganalisis cara rezim penataan ruang laut Indonesia mendistribusikan kepastian, kewajiban, dan perlindungan ruang bagi masyarakat pesisir. Pendekatannya kualitatif deskriptif melalui studi dokumen atas regulasi dan laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilengkapi analisis pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan kepastian administratif bergerak cepat: 825 dokumen KKPRL terbit pada 2025 dengan PNBP Rp776,44 miliar, dan 90,4 persen di antaranya untuk kegiatan berusaha. Sebaliknya, penilaian kepatuhan hanya menjangkau 16,7 persen dokumen terbit dengan 50,72 persen berpredikat taat, meskipun Indeks Kepatuhan tercatat 8,03 karena didominasi komponen administrasi. Indikator penyelesaian sengketa bahkan mencapai 100 persen karena targetnya mengikuti jumlah aduan yang masuk. Keterbatasan ini tertanam dalam rancangan instrumen: fasilitasi hanya terbuka bagi kegiatan menetap minimal 30 hari, sehingga seluruh 28 Persetujuan seluas 158,11 hektare pada 2021–2024 berupa permukiman di atas air. Negara melindungi tempat tinggal, belum ruang mencari nafkah. Kelengkapan desain kelembagaan tidak dengan sendirinya menghasilkan keadilan ruang, sehingga diperlukan perluasan kriteria fasilitasi dan penataan ulang bobot indikator kepatuhan.