Pertanggungjawaban Pidana Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika Studi Kasus Putusan PN Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr

Abstract

Pembedaan antara penguasaan narkotika untuk konsumsi pribadi dan penguasaan yang berkaitan dengan peredaran gelap masih menjadi persoalan dalam penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Persoalan ini mengemuka ketika ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan terpenuhinya unsur penguasaan secara melawan hukum, tanpa mempertimbangkan secara memadai tujuan dan konteks penguasaan tersebut. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 112 ayat (1) dan dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menelaah hubungan antara pemenuhan unsur delik, kesalahan terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman oleh terdakwa memenuhi unsur objektif dan subjektif yang menjadi dasar pemidanaan berdasarkan Pasal 112 ayat (1). Namun, fakta bahwa narkotika diperoleh melalui pembelian secara patungan untuk konsumsi pribadi, tanpa indikasi keterlibatan dalam peredaran gelap, memperlihatkan ketegangan antara penerapan unsur penguasaan secara formal dan karakter perbuatan yang sesungguhnya. Temuan ini menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur penguasaan tidak dengan sendirinya menjelaskan kedudukan terdakwa sebagai penyalahguna atau pelaku peredaran gelap. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana narkotika memerlukan penilaian yang lebih kontekstual terhadap tujuan penguasaan, keadaan faktual, dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana agar pembedaan antara penyalahguna dan pelaku peredaran gelap tidak kehilangan makna dalam praktik peradilan.