Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Kasus Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr

Abstract

Perkembangan pesat kegiatan ekonomi dan sektor bisnis telah menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, khususnya penggelapan dalam jabatan yang timbul akibat penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Unr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 374 KUHP yang telah diperbaharui pada pasal 488 KUHP Nasional telah terpenuhi secara kumulatif, meliputi unsur “barang siapa”, “dengan sengaja dan melawan hukum”, “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dan “karena hubungan kerja atau jabatan”. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa juga terbukti karena adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan (dolus), serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Majelis hakim menjatuhkan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip individualisasi pemidanaan. Jika dibandingkan dengan KUHP Nasional Indonesia, Pasal 488 juga dapat diterapkan karena memiliki substansi hukum yang serupa dalam mengatur penggelapan dalam hubungan kerja atau jabatan.