Penguatan Tata Kelola Blue Economy Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Analisis Kesenjangan Kebijakan Multi-Level Governance

Abstract

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki wilayah laut sekitar 80 persen, tetapi perekonomian dan tata ruang lautnya masih sangat dipengaruhi pertambangan timah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kebijakan dalam tata kelola blue economy di Babel dengan teori multi-level governance (MLG). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis dokumen dan analisis kesenjangan kebijakan. Dokumen utama yang dikaji adalah Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K 2020–2040, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan UU Nomor 3 Tahun 2020, ditambah data sekunder tentang alokasi ruang dan tekanan lingkungan. Hasil telaah awal menunjukkan bahwa instrumen penataan ruang laut sudah tersedia dan 79,96 persen alokasinya berorientasi perikanan dan konservasi, tetapi terdapat empat kesenjangan: perizinan tambang berada di pusat sementara pengendalian ruang di daerah, wilayah izin usaha pertambangan (IUP) laut tidak selaras dengan zona pertambangan, integrasi lintas sektor lemah, dan dukungan pendanaan masih berupa indikasi program. Hasil ini penting karena menunjukkan bahwa penguatan tata kelola memerlukan sinkronisasi izin dan zonasi serta penegasan peran provinsi berciri kepulauan.