Analisis Perbandingan Administrasi Publik di Negara Singapura dan Malaysia
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi komparatif untuk menganalisis administrasi publik di Singapura dan Malaysia dari segi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan di antara keduanya, seperti faktor sosial budaya, kepemimpinan, dan dinamika politik, juga menjadi fokus penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Singapura sebagai negara kesatuan dengan pemerintahan yang sangat terpusat, menunjukkan keputusan administratif yang cepat tetapi kurang responsif terhadap kebutuhan lokal yang beragam. Sementara itu, Malaysia, sebagai federasi dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian, menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam kebijakan regional namun menghadapi tantangan dalam koordinasi antar tingkat pemerintahan. Penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana struktur administratif dan respons terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan politik di kedua negara ini dapat berbeda akibat dari faktor-faktor kontekstual yang berbeda.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Bastian, Radis. (2015). Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia.
Basyaib, Hamid. (2006). Membela Kebebasan, Percakapan Tentang Demokrasi Liberal.
D, Rahmian. (2022). Reformasi Administrasi Publik. Pasaman Barat: Cv Azka Pustaka.
F, Isjwara. (1992). Pengantar Ilmu Politik, Bandung. Jakarta: Binacipta.
F, Rahman. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.
Huda, Ni’matul. (2012). Ilmu Negara. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
Lan, Liem Siok. (2008). Mengutamakan Rakyat-Wawancara Mayor Jenderal Tni. Jakarta: Yayasa Obor Indonesia.
M, Siti. (2023). Analisis Bentuk Pemerintahan Di Lingkup Negara Asean.
Manan, Bagir. (1999). Lembaga Kepresidenan Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Uii Dengan Gama Media.
Manan, Bagir. (2003). Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Fh-Uii Press.
Bentuk, Pengertian D. A. N., Negara, Bentuk, Otonomi, Konsepsi, Sebagai, Daerah, Pilihan, Alternatif, Tuntutan, Dari, Negara, Bentuk, & Di, Federal. (N.D.). Gabriel, “Pengertian Dan Bentuk - Bentuk Negara.” Ginting, “Konsepsi Otonomi Daerah Sebagai Alternatif Pilihan Dari Tuntutan Bentuk Negara Federal Di Indonesia.”
Carlos, Roberto, & Siregar, Veriero. (2023). Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan. Journal Of Islamic Law El Madani E, 2, 87–97.
Maulida, Anisa Syifa, Sepkamala, Diva Deda, Herayani, Safdha, & Ikrima, Wilda Haifa. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publiknegara Inggris Dan Australia. Pentahelix, 1(2), 163. Https://Doi.Org/10.24853/Penta.1.2.163-174
Munawar, Apep. (2023). Identifikasi Budaya Di Region Asia Tenggara. Jurnal Samudra Geografi, 6(1), 13–18. Https://Doi.Org/10.33059/Jsg.V6i1.7328
Pamungkas, Fikry Z. (N.D.). Sistem Pemerintahan Singkat 10 Negara As. Academia.Edu.
Risnawan, Wawan. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. Dinamika Administrasi Publik, 4(3), 511–518.
S, Sampe. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan.
Siregar, Muklis, & Harahap, Elly Warnisyah. (2024). Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Dalam Kehidupan Demokrasi. 6(4), 10181–10189.
Arfa’i. (2013). Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmu Hukum, 6(7), 142–155.