Business Judgment Rule dan Tanggung Jawab Pribadi Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Abstract

Direksi perseroan terbatas memiliki kewenangan luas dalam pengurusan perusahaan, namun kewenangan tersebut diimbangi oleh kewajiban fiduciary duty dan prinsip kehati-hatian. Doktrin business judgment rule pada dasarnya melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum. Persoalan muncul ketika perseroan dinyatakan pailit, sebagaimana terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), di mana disparitas signifikan antara utang dan aset perusahaan memunculkan pertanyaan mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian Direksi yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif tanggung jawab Direksi dalam kepailitan perseroan serta penerapan business judgment rule pada kasus kepailitan Sritex. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan antara norma yang melindungi keputusan bisnis kolektif beritikad baik dan praktik penegakan hukum yang cenderung mengaburkan batas antara ranah perdata dan pidana dalam menjerat Direksi. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kriteria yang lebih terukur untuk membedakan risiko bisnis dari perbuatan melawan hukum Direksi guna menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha.

Keywords: business judgment rule; tanggung jawab direksi; kepailitan; piercing the corporate veil; perbuatan melawan hukum