Antara Demokrasi dan Kemaslahatan: Telaah Maṣlaḥah Mursalah terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan instrumen demokrasi lokal yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui partisipasi politik masyarakat. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya menghasilkan kemaslahatan berupa meningkatnya legitimasi pemerintahan dan partisipasi publik, tetapi juga melahirkan persoalan seperti politik uang, tingginya biaya politik, polarisasi sosial, dan potensi korupsi kepala daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan prinsip Maṣlaḥah Mursalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan perspektif Maṣlaḥah Mursalah dengan menilai keseimbangan antara maslahat dan mafsadah yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung masih memberikan kemaslahatan berupa penguatan kedaulatan rakyat, legitimasi kepala daerah, dan partisipasi politik masyarakat. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa politik uang, tingginya biaya politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi telah mengurangi nilai kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung tetap dapat dipertahankan, tetapi memerlukan penguatan regulasi, transparansi pendanaan politik, efektivitas pengawasan, dan penegakan hukum agar selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah

Keywords: Pemilihan Kepala Daerah; Demokrasi; Maṣlaḥah Mursalah; Kemaslahatan; Pilkada Langsung.