Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Korporasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR) terhadap korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah, menilai koherensi norma pusat dan daerah, serta merumuskan model penguatan kebijakan yang berorientasi pada hasil lingkungan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui inventarisasi norma, sinkronisasi vertikal dan horizontal, interpretasi sistematis, serta evaluasi menggunakan prinsip kepastian hukum, pembangunan berkelanjutan, pencemar membayar, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Tengah telah memiliki infrastruktur regulasi dan kelembagaan yang relatif memadai, tetapi CSR masih cenderung ditempatkan sebagai sumber komplementer pembiayaan pembangunan, belum sepenuhnya sebagai instrumen pencegahan pencemaran, pemulihan ekologis, dan pengurangan risiko lingkungan yang terukur. Terdapat fragmentasi antara perencanaan TJSLP, persetujuan lingkungan, pengawasan kepatuhan, RPPLH, dan sistem pelaporan perusahaan. Artikel ini menawarkan model Integrasi Kebijakan CSR Ekologis Jawa Tengah yang terdiri atas pemetaan risiko dan kebutuhan berbasis ekoregion, penyelarasan program dengan RPPLH, taksonomi program hijau, indikator kinerja berbasis keluaran dan dampak, portal pelaporan publik, audit independen berbasis risiko, mekanisme pengaduan, serta kombinasi insentif dan sanksi administratif. Kebaruan penelitian terletak pada penggeseran orientasi CSR daerah dari filantropi dan sinkronisasi anggaran menuju tata kelola tanggung jawab korporasi yang bersifat preventif, terukur, partisipatif, dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan kewajiban hukum lingkungan.