Rekonstruksi Ḥaḍānah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Usia Dini Pascaperceraian
Main Article Content
Abstract
Perceraian mengakhiri perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab orang tua atas pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan anak. Dalam praktik hukum keluarga, ḥaḍānah masih sering dipersempit menjadi penentuan tempat tinggal anak dan pembebanan biaya pemeliharaan. Pemaknaan tersebut belum memadai bagi anak usia dini yang membutuhkan pengasuhan edukatif, stimulasi perkembangan, keamanan emosi, dan akses PAUD. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi ḥaḍānah untuk menjamin hak pendidikan anak usia dini pascaperceraian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mengintegrasikan fikih ḥaḍānah, hukum keluarga Islam Indonesia, hukum perlindungan anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ḥaḍānah harus dimaknai sebagai tanggung jawab pengasuhan multidimensional dan berkelanjutan yang meliputi perawatan fisik, keamanan psikologis, stimulasi perkembangan, pendidikan agama, akses PAUD, dan hubungan sehat dengan kedua orang tua. Rekonstruksi yang ditawarkan mencakup orientasi kepentingan terbaik bagi anak, tanggung jawab bersama yang terdiferensiasi, rencana pengasuhan dan pendidikan pascaperceraian, serta pengawasan pelaksanaan putusan. Pengadilan agama perlu memasukkan kebutuhan PAUD ke dalam pertimbangan dan amar putusan agar pendidikan anak tetap terjamin setelah perceraian.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.