Kedudukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam Memelihara Keutuhan Sosial

Abstract

Kedudukan MPS Pilkades secara fungsional merupakan lembaga khusus (ad hoc) yang melaksanakan kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. MPS Pilkades merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun dalam pengaturan terkait kedudukan MPS Pilkades telah timbul beberapa permasalahan yang dapat melemahkan MPS Pilkades dan ancaman terhadap keutuhan sosial dalam masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan yudiris empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam pengaturan mengenai eksistensi dan kewenangan MPS Pilkades diatur dalam Perda KSB No 6 Tahun 2016 tentang PPPKD berikut peraturan pelaksananya. Namun, dalam pengaturannya terdapat inconsistency, multi interpretation dan antinomy norm. Dengan pengaturan MPS Pilkades yang demikian, maka rawan terhadap landasan pengaturan bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa yang arahnya akan berkorelasi dengan keutuhan sosial masyarakat Desa yang terjalin selama ini dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Implementasi pengaturan mengenai kedudukan MPS Pilkades, masih belum bisa mengakomodir dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Meskipun demikian, dalam proses persidangan yang digelar oleh MPS Pilkades tahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2022, mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal Adat Sumbawa Barat.