Optimalisasi Sinergitas Polri dan TNI AL dalam Pengamanan Maritim Terpadu Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Maritim di Wilayah Perairan Kepulauan Riau

Abstract

Perairan Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional, tetapi menghadapi ancaman keamanan maritim berupa penyelundupan lintas negara, peredaran narkotika, penangkapan ikan ilegal, dan kejahatan transnasional lainnya. Kompleksitas ancaman tersebut menuntut penguatan sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam penyelenggaraan pengamanan maritim terpadu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sinergitas kedua institusi, menentukan prioritas strategi, serta merumuskan Kebijakan, Strategi, dan Upaya (KSU) pengamanan maritim. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan analisis pengambilan keputusan multikriteria. Data diperoleh melalui wawancara terhadap lima informan ahli dari Polresta Barelang, Kodaeral IV Batam, dan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau. Data kualitatif diolah menggunakan NVivo 12 dan triangulasi, kemudian dianalisis melalui Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT), Analytical Hierarchy Process (AHP) berbantuan Super Decisions 2.10, serta Benefits, Opportunities, Costs, and Risks (BOCR). Hasil SWOT menunjukkan posisi strategi pada Kuadran II (Strengths–Threats) dengan koordinat X = 0,177 dan Y = −0,214, yang mengarahkan pemanfaatan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Analisis AHP menetapkan operasional patroli sebagai kriteria utama (0,3358) dan patroli terintegrasi sebagai alternatif strategi prioritas (0,1410), dengan seluruh 30 matriks perbandingan berpasangan memenuhi batas konsistensi (CR < 0,1). Analisis BOCR menghasilkan nilai Probability of Successful Strategy sebesar 0,72, yang menunjukkan kelayakan strategi berdasarkan model penilaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergitas Polri dan TNI AL perlu diprioritaskan melalui patroli bersama berbasis pemetaan ancaman, integrasi intelijen maritim, interoperabilitas teknologi pengawasan dan komunikasi, serta koordinasi penegakan hukum lintas institusi.