Kapasitas Kelembagaan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran: Studi Kualitatif pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar dalam pengawasan dan penegakan hukum keselamatan pelayaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik deduktif–induktif berdasarkan dimensi kapasitas individu, organisasi, dan lingkungan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan KSOP Utama Makassar ditopang oleh kompetensi dan pengalaman aparatur, kejelasan struktur dan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan pelabuhan. Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan administratif dan teknis, verifikasi persyaratan keselamatan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian. Penegakan hukum berlangsung secara bertahap melalui tindakan korektif, pemeriksaan ulang, pemenuhan persyaratan, dan tindakan lanjutan sesuai tingkat pelanggaran. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan selektif antara kapasitas formal dan kapasitas operasional, terutama pada distribusi personel, beban kerja, keandalan sistem informasi, kualitas pertukaran data, dan koordinasi pada situasi nonrutin. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran ditentukan bukan hanya oleh kewenangan formal, tetapi oleh kemampuan institusi mengintegrasikan sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi, informasi, dan koordinasi menjadi kapasitas operasional yang konsisten.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.