Politik Anggaran Kebijakan: Konsep Dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Islam Di Indonesia - Tati Khafidotur Rofingah, (PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 2026)
Suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Selain itu adanya perencanaan-perencanaan dalam bidang pendidikan juga tengah digalakkan, contohnya saja penempatan guru-guru yang dianggap profesional untuk bersedia ditempatkan ditempat-tempat terpencil. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah khususnya yang mana mampu membuat suatu program-program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas. Pendidikan mempunyai kedudukan sangat penting dalam pembangunan bangsa. Karenanya pendidikan merupakan human investment yang berarti kesuksesan masa depan bangsa sangat ditentukan oleh investasi saai ini. Pentingnya posisi pendidikan tersebut mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang cermat melalui prosedur manajemen yang baik dan didukung dengan pembiayaan yang memadai. Undang-Undang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan selain biaya kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Akan tetapi, hingga saat ini amanat undang-undang tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini terkait dengan kemauan, kemampuan, keberanian dan political will pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan politik anggaran pendidikan yang rasional, tegas dan konstitusional agar pendanaan pendidikan dapat sesuai dengan amanat undang-undang