Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan dalam ketersediaan rumah layak huni. Persentase rumah layak huni turun dari 70,67% pada 2021 menjadi 59,63% pada 2023. Jumlah permukiman kumuh meningkat dari 18 lokasi pada 2020 menjadi 24 lokasi pada 2022. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak, yakni sebanyak 401.722 dari total 406.908 kepala keluarga pada 2023. Upaya pemerintah daerah, seperti bantuan pembangunan 168 unit rumah pada 2022–2023, belum mampu mencapai target nasional 70% rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rumah layak huni di Sumedang menggunakan teori implementasi Edward III (1980), yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan Nvivo 14 dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Masalah utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, pembiayaan tidak mencukupi, infrastruktur belum mendukung, serta peraturan dan pembagian tugas yang belum diperbarui. Rekomendasi strategi meliputi penguatan komunikasi, penyesuaian bantuan, revisi regulasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat penerima manfaat.