Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta

Main Article Content

Karen Guma Mubaraak
Harry Satyadief Putra
Syaefa Zaki Kusuma
Reno Alvindra Zidan
Aidil Rohman

Abstract

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat. Untuk menanggulangi bencana tersebut, diperlukan peraturan yang mengaturnya. Jurnal ini akan membahas tentang bagaimana Karakteristik Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta dan peran pemerintah dalam melakukan kewajibannya. Lalu penulisan Jurnal ini berutjuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pemerintah yang responsive seharusnya diciptakan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan social assessment yang terdiri dari Pertama, indirect social benefits and direct social costs; Kedua, significant uncertainty or risks; Ketigalarge number of beneficiaries and few social cost; dan Keempat targeted assistance. Dalam Jurnal ini, tim penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Karen Guma Mubaraak, Harry Satyadief Putra, Syaefa Zaki Kusuma, Reno Alvindra Zidan, & Aidil Rohman. (2025). Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(1), 2319–2329. https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13240
Section
Articles

References

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Buku

Depkominfo, 2007. Halaman 12

Deputi Bidang Sarana dan Prasrana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, “Kebijakan penangulangan banjir di Indonesia, Hal. 5 dan 15

Fatmawati, Fajrin. 2010. Peranan Pemerintah dalam Pelayanan Public (Pelayanan

Distribusi Raskin) Di Kelurahan Bonto Tangnga Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma’ruf, PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR, Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015, hal 171.

Srjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Buku ikhtisar, Jakarta, 1982. Halaman 71

Jurnal

Lintje Anna Marpaung, PENGARUH KONFIGURASI POLITIK HKUM TERHADAP

KARAKTER PRODUK HUKUM, Jurnal PRANATA HUKUM Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum, 2012, halman 2.

Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma’ruf, PERAN PEMERINTAH DALAM

PENANGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASAR, Jurnal Adminstrasi Pblik, Agustus 2015, hal 171.

Solikhul Hadi, Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum, Vol. 9, No.

2, Agustus 2015. Halaman 385.

Ogtavianus F. Salles, S. E. Pangemanan, Frans. C. Singkoh, Manajemen Pemerintah Dalam

Penanggulangan Banjir Di Kota Manado, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 5 Tahun 2020, Hal. 3

Sumber lainnya:

Cnn Indonesia, Bedah Data 7 Tahun Banjir Jakarta dan Dampaknya ke Warga,

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224075244-20-610207/bedah-data-7-tahun-banjir-jakarta-dan-dampaknya-ke-warga. Diakses pada 23 September pukul 19.47 WIB.

Gloria Setyvani Putri, Jakarta Banjir Lagi, Berikut 6 Sejarah Banjir Terbesar di Ibu Kota,

Kompas.com, https://sains.kompas.com/read/2020/02/25/101953523/jakarta-banjir-lagi-berikut-6-sejarah-banjir-terbesar-di-ibu-kota?page=all. Diakses pada 25 September 2021 pukul 21.15

Kiki Safitri, Banjir, PLN Pdamkan Listrik di 724 Wilayah di Jakarta, Kompas.com,

https://money.kompas.com/read/2020/01/01/104638226/banjir-pln-padamkan-listrik-di-724-wilayah-di-ja, Diakses pada 25 September 2021, pukul 21.20