Realisasi Pelayanan Mutasi PBB-P2 Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kesesuaian Data Wajib Pajak di Kabupaten Badung
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Ketidaktepatan data objek pajak, seperti identitas wajib pajak, luas tanah dan batas fisik, menghambat prose administrasi dan berdampak pada keterlambatan penerimaan daerah. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis peran system digital SmartGov dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas layanan serta integritas administrasi mutase PBB-P2. Metode Penelitian yang digunakan Adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di bagian UPTD Kuta Utara Badan Pendapatan daerah Kabupaten Badung. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa SmartGov menyederhanakan alur kerja, mempercepat verifikasi data serta memperkuat pengendalian internal melalui SOP yang terstruktur. Implementasi system ini meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan, dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Digitalisasi mutase PBB-P2 terbukti menjadi strategi efektif untuk optimalisasi pengelolaan data dan peningkatan kualitas layanan publik.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Basjah, F. L. (2026). Implementasi Good Governance dan E-government dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Kepabeanan: Studi pada Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 3314-3321.
Hadita, A., Agustina, N., & Bella, S. (2025). Kepuasan Pengguna Aplikasi Pasti Oke Melalui Kualitas Pelayanan E-government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Jurnal Algoritma, 22(1), 1002-1012.
Heeks, R. (2008). Benchmarking e-government: Improving the national and international measurement, evaluation and comparison of e-government. In Evaluating information systems (pp. 257-301). Routledge.
Indrajit, R. E. (2016). E-government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital. Jurnal Sistem Informasi, 12(1), 1–10.
Irawan, B. (2017). E-government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma, 4(3), 200-209.
Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 93-100.
Mardiasmo, M. B. A. (2016). PERPAJAKAN–Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
Munthe, E., Islamy, B. T., Aisyah, N., & Kurniawan, S. W. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Keringanan Pokok Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2024. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(8. C), 108-121.
Pemerintah Kabupaten Badung. (2024). Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah.
Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Masterplan Pengembangan Smart City
Purwanto, A. (2021). Analisis permasalahan pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam mendukung pendapatan asli daerah. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 145–158.
Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada “SURADI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8(1), 35-44.
Suryani, N., & Kurniawan, D. (2022). Peran pajak daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 67–79.
Wahyuni, S., & Hidayat, R. (2020). Pengelolaan mutasi PBB-P2 dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 7(2), 101–114.