Strategi Penguatan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Nilai Shared Pain melalui Etnografi dan Design Thinking: Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya

Abstract

Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun telah didukung oleh berbagai regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pelanggaran disiplin ringan masih berulang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Shared Pain Value dalam pengelolaan disiplin kerja ASN serta merumuskan strategi penguatan disiplin melalui pendekatan etnografi dan Design Thinking. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional di BKPSDM Kabupaten Dharmasraya. Analisis data dilakukan melalui tahapan Empathy, Define, Ideate, dan Prototype. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shared Pain Value yang ditemukan adalah pelanggaran disiplin ringan terus berulang karena pelanggaran tersebut masih ditoleransi dan belum ditindak secara konsisten oleh atasan meskipun sistem digital telah tersedia. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan Value Proposition, yaitu tidak adanya lagi pelanggaran disiplin ringan yang berulang karena setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara konsisten oleh atasan. Untuk mewujudkannya, penelitian ini menghasilkan strategi berupa penerapan mekanisme eskalasi pembinaan wajib terhadap pelanggaran disiplin ringan yang berulang, yang diwujudkan dalam prototype SMART-DISC ASN (Smart Escalation Dashboard for Repeated Minor Discipline Violations). Prototype ini dirancang untuk mendeteksi pelanggaran berulang, mengirimkan notifikasi kepada atasan langsung, memantau proses pembinaan, serta mendokumentasikan tindak lanjut secara digital. Prototype tersebut diharapkan mampu menghilangkan budaya toleransi terhadap pelanggaran disiplin ringan, meningkatkan akuntabilitas atasan langsung, serta mendukung pengelolaan disiplin ASN yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.