Legalitas Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Abstract

Keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia dapat  memberikan kontribusi pada perekonomian lokal  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian masyarakat  desa Pager dalam mendapatkan penghasilan keluarga dengan  membuka usaha khususnya dalam bentuk mikro kecil mandiri, yang berdasarkan data di pemerintah desa  sejumlah 180 jenis usaha  terdiri  dari  70 orang yang sudah memiliki ijin usaha dan 110 orang  yang belum memiliki ijin usaha. Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha dikarenakan karena minimnya pengetahuan mengenai proses pendaftaran  dan ketidaktahuan fungsi memiliki Surat Ijin Usaha.

Perizinan  bagi UMKM sesuai   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan jaminan untuk legalitas usaha serta mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui pendampingan dan pengawasan untuk mewujudkan negara kesejahteraan, di mana UMKM berperan sebagai pilar penting perekonomian untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Penggunaan metode yuridis normatif  dalam penelitian ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mendasari perlindungan dan pemberdayaan UMKM, sehingga perizinan tidak hanya sekedar formalitas namun juga  merupakan bagian integral dari ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.