Omkering Van Bewijslast Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Persumption Of Guilty
Main Article Content
Abstract
Omkering van bewijslast is referred to as the principle of reversal of the burden of proof or reverse proof. The application of reverse evidence is carried out by the judge ordering him to prove that his property was obtained legally. Article 77 of the Money Laundering Crime Law has inspired the reverse burden of proof in Indonesia. However, the concept of the reverse burden of proof is balanced and limited, so it is important to reformulate the reverse burden of proof based on the principle of presumption of guilt, which will effectively refer to predicate crimes. The burden of proof is reversed based on the principle of presumption of guilt which will have an unlimited nature for the Crime of Money Laundering and adopting the taint doctrine for assets tainted by the Crime of Money Laundering. In this article, we will examine the regulation of the reversal of the burden of proof in the crime of money laundering in Indonesia and the application of the reverse burden of proof based on the principle of presumption of guilt in cases of the crime of money laundering in Indonesia. The research method used is a normative legal research method through a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials using literature review and then analyzed prescriptively.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Samosir, (2017), Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1.
Adrian Sutedi, (2008), Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Afrianto Sagita, (2018), Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2.
Alfitra, (2012), Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Afrianto Sagita, (2017), Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Respublica Vol. 17, No. 1.
Ayu Komang Sari Merta Dewi and I Gusti Ayu Puspawati, (2012), Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2.
Barda Nawawi Arief, (2013), Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
D. Miroharjo, (2015). Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 5.
Eddy O.S. Hiariej, (2012), Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
Halif, (2017), Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Jurnal Yudisial Vol. 10, No. 2.
Hariman Satria, (2017), Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian, Integritas Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3, No. 1.
Joni Emirzon, “Bentuk, Praktik, dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”, www.jurnal.kpk.go.id/dokumen/seminar_roadshow/bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon, diakses pada 6 Juni 2023.
Komisi Pemberantasan Korupsi, (2021) “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara, accessed 6 June 2023, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara.
Lilik Mulyadi, (2008), Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi, Penerbit PT Alumni, Bandung.
Marcel Kordos and Sergej Vojtovic, (2016), Transnational Corporations in the Global World Economic Environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 230, No. 1.
Muhammad Yusuf, (2014), Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
Nurasia Tanjung, (2016), Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi, Lex Crimen, Vol 5, No. 2.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (2020), Buletin Statistik Tahun 2020 Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Jakarta.
R. Wiyono, (2014), Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta.
Romli Atmasasmita, (2011), Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Silva Da Rosa, (2018), Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar, Jurnal Bina Mulia, Vol. 2, No. 2.
Taniady, V & Riwayanti, N.W, (2021), Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt terhadap Kasus TPPU di Indonesia, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 1, No. 2.
Yudi Kristiana, (2015), Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.
Yunus Husein, “Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia”, www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/29_arti-penting-rezim-aml_x, Diakses pada 6 Juni 2023.