Tinjauan Yuridis Reforma Agraria dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani

Abstract

Penelitian ini membahas konstruksi hukum reforma agraria dalam perlindungan hukum petani di Indonesia, dengan fokus pada tantangan yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Reforma agraria diakui sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan penguasaan lahan yang telah mengakar dalam sistem agraria nasional. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis landasan konstitusional, termasuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti jaminan kepastian hukum atas lahan dan perlindungan dari penggusuran, implementasi reforma agraria masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk fragmentasi kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan konflik kepentingan antara petani dan korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam pelaksanaan reforma agraria, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan petani untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, reforma agraria dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.