Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Asas Dominus Litis yang Melekat pada Jaksa

Main Article Content

Ade Rachmad Hidayat
Holijah Holijah

Abstract

Penelitian ini membahas penguatan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dalam penyidikan tindak pidana korupsi serta penguatan asas dominus litis yang melekat pada jaksa. Kejaksaan RI, sebagai lembaga penegak hukum, memegang peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, Kejaksaan Agung mencatat tingginya jumlah perkara korupsi yang ditangani dan penyelamatan kerugian negara, yang menunjukkan perlunya penguatan peran kejaksaan dalam hal penyidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan kualitatif untuk menganalisis penguatan hukum dan struktur kejaksaan dalam menghadapi tantangan penyidikan korupsi, serta implementasi asas dominus litis dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi Kejaksaan RI, termasuk masalah keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan pengaruh politik dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan anggaran untuk penyidikan, pelatihan bagi jaksa, perlindungan saksi, serta kerjasama yang lebih erat dengan lembaga lain seperti KPK dan Polri untuk memaksimalkan efektivitas penyidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kejaksaan RI dapat lebih efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Hidayat, A. R., & Holijah, H. (2025). Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Asas Dominus Litis yang Melekat pada Jaksa. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 1456–1462. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8962
Section
Articles

References

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). Laporan Pemanfaatan Anggaran Penanganan Korupsi. Jakarta: BPKP.

Djayadi Hanan. (2025). Rilis Survei LSI: Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum. Jakarta: LSI Press Conference.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Capaian Kinerja JAM Pidsus 2024. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

Kejaksaan Agung RI. (2022). Data Pelatihan Jaksa dalam Teknik Penyidikan Modern. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

Kejaksaan.go.id. (2024). Story Kejaksaan. Diakses dari: https://www.kejaksaan.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Tahunan KPK 2022. Jakarta: KPK RI.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2021). Survei Publik tentang Kepercayaan Terhadap Penegak Hukum. Jakarta: LSI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).