Model Kepatuhan KPU dalam Implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024
Main Article Content
Abstract
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi salah satu perkembangan penting dalam hukum tata negara Indonesia karena memengaruhi konfigurasi kompetisi politik dan pelaksanaan demokrasi elektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta mengevaluasi bentuk kepatuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengimplementasikan putusan tersebut pada Pilkada Serentak 2024. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, regulasi, serta doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan perlindungan terhadap prinsip demokrasi konstitusional dengan memperluas kesempatan kompetisi politik yang lebih terbuka dan adil melalui penafsiran konstitusional terhadap ketentuan ambang batas pencalonan. Penelitian juga menemukan bahwa KPU merespons putusan tersebut secara cepat dan komprehensif melalui penyesuaian regulasi pencalonan, yang mencerminkan tingkat kepatuhan konstitusional yang tinggi. Temuan ini memperkuat pentingnya kepatuhan lembaga penyelenggara pemilu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai prasyarat terwujudnya kepastian hukum, supremasi konstitusi, dan integritas proses demokrasi di Indonesia.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Asshiddiqie, J. (2004). Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia. International Journal of Constitutional Law, 20(1), 428–453.
Ginsburg, T. (2003). Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases. Cambridge University Press.
Indonesia, B. B. C. N. (2024, Agustus). Demo Kawal Putusan MK dan Peringatan Darurat Demokrasi.
Issacharoff, S., & Pildes, R. H. (1998). Politics as Markets: Partisan Lockups of the Democratic Process. Stanford Law Review, 50(3), 643–717.
Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., A.Rauf, M., & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
Kapiszewski, D., & Taylor, M. M. (2010). Compliance: Conceptualizing and Theorizing Public Authorities’ Adherence to Judicial Rulings. Dalam APSA Annual Meeting Paper.
Kapiszewski, D., & Taylor, M. M. (2013). Compliance: Conceptualizing, Measuring, and Explaining Adherence to Judicial Rulings. Law & Society Inquiry, 38(3), 803–835.
Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1, 59–62.
Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Bandung: Mandar Maju.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024. (t.t.).
Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11.
Siahaan, M. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
Spriggs, J. F. (1997). Explaining Federal Bureaucratic Compliance with Supreme Court Opinions. Political Research Quarterly, 50(3), 567–593.
Sulistyowati, T., Nasef, M. I., & Rido, A. (2020). Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan. Jurnal Konstitusi, 17(4), 699–728.
Tan, S. H. (2021). Radbruch’s Formula Revisited: The ‘Lex Injusta Non Est Lex’ Maxim in Constitutional Democracies. Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 34(2), 461–491.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.